Penulisan skripsi yang berjudul “Standard Penangkapan Pelaku Tindak Pidana yang Tertangkap Tangan Di Polresta Palembang” dilatar belakangi oleh banyaknya kasus tertangkap tangan di palembang yang proses penyelesaian dan jalan keluarnya janggal, sehingga menyebabkan para Korban belum terlindungi secara hukum dengan baik. Adapun masalahnya dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaima…
Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia dalam beragam bentuk maka potensi terjadinya sengketa semakin tinggi, sehingga masalah sengketa perlu mendapat perhatian serius, bila penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum dapat menyita waktu dan biaya yang besar akan berpotensi menghambat perkembangan dunia usaha, maka dengan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan …
Judul penulisan dalam skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Tabung Gas LPG 3 kg berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas LPG 3 Kg berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Apakah sanksi hukum bagi pelaku us…
Membuat Surat Wasiat adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang, tentang apa yang dikehendakinya dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Apabila terjadi pembuatan surat wasiat maka berlakulah pencabutan, karena surat wasiat merupakan kehendak yang dibuat oleh satu pihak. Notaris adalah pejabat umum yang berkuasa dan khusus diberi hak untuk membuat akta otentik salah satun…
Sejak tahun 2012 Pendaftaran Fidusia diwajibkan bagi setiap perjanjian konsumen, tapi dalam kenyataannya sering terjadi penyimpangan dalam penerapannya karena dalam praktek masih sering terjadi penarikan kendaraan bermotor dilakukan secara sepihak oleh leasing melalui debt collector bukan atas aparat penegak hukum sebagai pelaksana Ketetapan Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekus…
Selama ini ketidak mampuan KUHP melindungi korban tindak pidana pada masa lampau dikarenakan tidak membuat ketentuan teknis yang mengatur tentang cara-cara korban untuk mendapatkan perlindungan, pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana yang dialaminya, walaupun begitu sebenarnya ada bentuk perlindungan di dalam KUHP namun sifatnya tidak langsung. Setelah itu lahirlah KUHAP ditetapkan denga…
Travel merupakan angkutan khusus antar jemput yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal tujuan tetap atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2003 Pasal 24 ayat (2). Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau konsumen pihak pengangkut dalam hal ini travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita kon…
Lembaga jaminan fidusia menunjukan perkembangan yang sangat cepat, Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini, terutama karena prosesnya yang mudah, disamping karena objek jaminan fidusia, masih tetap berada di dalam penguasaan debitor, yang didasarkan atas kepercayaan. Sebaliknya ada juga kelemahan lembaga fidusia, yang disebabkan karena adanya tindakan kreditor, yan…
Munculnya sengketa di bidang pertanahan ditengah-tengah masyarakat karena tumpang tindihnya sertifikat hak atas tanah, data-data yang diajukan tidak benar atau palsu,petugas Badan Pertanahan Nasional dalam mengelola dan meneliti, menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Disamping itu berdasarkan fakta penguasaan dan kepemilikan tanah sangat timpang dan terkesan kurang adil didalam masyarakat. Me…
Tawuran atau perang tanding masih sering terjadi dewasa ini, meskipun upaya penanggulangan tindak pidana tawuran sudah ditempuh dengan upaya “penal policy” yaitu penerapan hukum pidana materil. Ironisnya, tawuran atau perang tanding tersebut kerap kali dilakukan anak dan remaja yang hakekkatnya merupakan generasi penerus bangsa. Fakta demikian ini, semestinya dapat mendorong pihak penguasa…