Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggungjawab notaris akibat kesalahan dalam pembuatan akta autentik dal…
Pemasaran penawaran produk jasa asuransi menggunakan metode pemasaraan melalui telepon dimana pihak calon tertanggung asuransi dapat membeli produk asuransi tanpa perlu bertatap muka dan menandatangani perjanjian tertulis, namun demikian walaupun perjanjian tersebut dilakukan tanpa tatap muka perjanjian dengan metode tersebut tetap harus mematuhi ketentuanketentuan umum mengenai perjanjian…
Tindak pidana pencurian yaitu mengambil hak orang lain dengan cara melawan hukum, seiring dengan berkembangnya teknologi maka banyak kasus-kasus pencurian yang dapat diungkap dengan bantuan kamera CCTV. Pada kasus pencurian yang terjadi kamera CCTV dapat memberikan informasi dan gambaran tentang siapa dan bagaimana pelaku melakukan tindakan pencurian. setelah keluarnya undang-undang nomor 11 ta…
Tindak pidana persetubuhan anak saat ini sudah sangat mencemaskan setiap warga yang ada di dunia ini, oleh karena itu penulis mengambil permasalahan yang berjudul “peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Ditreskrimum Polda Sumsel dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur menurut uu no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun permasalahan yang akan …
Tumbuh dan berkembang nya panti pijat tradisional dan modern. Sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan pembangunan dewasa ini usaha panti pijat ini dapat memberikan pengaruh baik positif maupun negative. Dampak negatifnya, timbulnya usaha panti pijat yang berkedok sebagai tempat prostitusi yang menimbulkan pengaruh terhadap perubahan nilai-nilai moral dan hukum. Hal tersebut di a…
ABSTRAK Dalam UUD 45 ( Amandemen ) Pasal 28 ayat 2 menyebutkan: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan : pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darur…