Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Pasar Berdasarkan UU No. 3 Tahun…

Dengan adanya hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU.No. 8 Tahun 1999 tersebut diharapkan pelaku usaha benar-benar bertanggungjawab terhadap makanan yang dihasilkannya, namun pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi makanan tersebut. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi makanan tidak memperhatikan h…

Fungsi Visum Et Refertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana P…

Setiap kali hakim akan menetapkan putusan terhadap suatu perkara pidana selalu harus didasar atas keyakinannya yang didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP yang salah satunya adalah Visum et Refertum yang oleh Pasal 187 KUHAP digolongkan sebagai alat bukti surat, Di dalam praktek Visum et Refertum dirasakan sangat penting adanya, namun pada sisi yang…

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pers

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii + 52 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SKR FHP 587

Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palembang Dalam Melindungi I…

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting hal ini dikarenakan HKI dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemegangnya dan juga kepada negara, apalagi Indonesia mempunyai jumlah industri kecil yang cukup besar. Begitu penting HKI bagi industri kecil perlunya peran pemerintah. khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usah…

Tinjauan Yuridis Eksistensi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Di Daerah Industrial…

Penerapan fungsi sosial hak atas tanah melalui kebijakan pengadaaan tanah sering sekali menimbulkan masalah di masyarakat hal ini dikarenakan pengadaan tanah tersebut tidak memperhatikan Pasal 6 UU.No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana Eksistensi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah di Era Industrialisasi dan bagaimana Prin…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian …

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik dan tepat adalah kewajiban kita bersama. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hal tersebut tidak hanya pada anak-anak pada umumnya, namun juga harus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, hal inilah yang me…

Manfaat Rekontruksi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Pal…

Integrated criminal justice system, diterima, dianut dan bahkan telah diformulasikan oleh lembaga legislasi ke dalam berbagai ketentuan hukum acara pidana Indonesia, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya secara legal formal harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua jajaran alat negara penegak hukum di Indonesia. Sebagai bentuk kesung…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Mengkonsumsi Obat …

Keberadaan obat bebas ini setelah beredar di masyarakat kerap minim pengawasan dalam penjualan dan peredarannya sehingga dapat merugikan konsumen bahkan keberadaan obat bebas tersebut hingga mengilangkan nyawa orang lain. Terhadap kasus di atas masyarakat konsumen obat hingga saat ini pada umumnya masih banyak yang belum memahami hak-haknya sebagai konsumen obat, terlebih bagi mereka yang tingg…

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Suplay Kayu Tempat Penampungan Terdaftar…

Judul penulisan dalam skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Suplay Kayu Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) antara IPHHK CV Lintas Inti Alam dengan TPT CV Putra Pratama di Sumatera Selatan. TPT CV Putra Pratama sebagai Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yang menampung dan menjual bermacam-macam kayu olahan berupa kayu gergajian dengan beragam jenis ukuran. Dalam hal ini TP…

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas T…

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah objek pajak. Peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan pajak. Pada pihak penjualan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) dan pihak pembeli dikenakan pajak yang berupa bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB). Untuk menentukan besarnya kewaj…