Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak (TAX EVASION) Ber…

Tindak pidana perpajakan tidak hanya berdampak buruk terhadap pendapatan Negara tetapi juga berdampak buruk kepada kemakmuran masyarakat. untuk mewujutkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai recht persoon atau badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan Ad…

Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Kasus pemalsuan faktur pajak terjadi karena Wajib Pajak terbukti menggunakan dokumen Faktur Pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur Pajak yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi …

Peranan Penyidik Dalam Mengupayakan Diversi Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisi…

Dalam penelitan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan penelitian hukum yuridis empiris, sehingga penelitian ini terdapat 2 tahapan. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan tahap kedua adalah kajian mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum yang terjadi, sehingg…

Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang N…

Disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan merupakan terobosan baru dalam dunia perbankan, yaitu menjadi landasan yuridis bagi Perbankan Syariah yang perkembangannya sangat cepat. Beranekaragamnya bentuk usaha yang dilakukan Perbankan Syariah menyebabkan potensi terjadinya sengketa semakin tinggi sehingga masalah sengketa perlu …

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2000.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii + 402 hal ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.050 BIR.h

Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-763-0349-2

Deskripsi Fisik

vi + 426 hal ; 10 x 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 LAB.k

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

33 hal : 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355

Tinjauan Yuridis Pelaksaan Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidan…

Banyak cara untuk menjadi seorang wirausahawan, antara lain dengan mendirikan bisnis baru ataupun membeli sistem bisnis yang telah ada dan telah berjalan. Saat ini banyak orang yang memulai usaha dengan cara membeli sistem bisnis atau yang dikenal dengan istilah franchise yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan waralaba. Waralaba bearasal dari kata Wara yang beararti lebih dan Laba yang …

Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Pe…

Salah satu kemajuan ilmu di dalam peradaban manusia yaitu kemajuan ilmu kedokteran.Pengetahuan ilmu kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis. Ketika kesehatan seseorang terganggu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Salah satunya adalah dengan cara berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya …

IMPLEMENTASI REVITALISASI RUMAH SUSUN MENJADI SEMI APARTEMEN DI KOTA PALEMBANG

Rencana Pemerintah Kota Palembang untuk merevitalisasi rumah susun di Kelurahan 23, 24 dan 26 Ilir, Kota Palembang, yang akan dibangun rumah susun menjadi semi apartemen patut mendapat apresiasi dari semua pihak karena rumah susun yang keberadaannya tepat di tengah kota saat ini dinilai tidak layak huni bila dilihat dari aspek kebersihan lingkungan, kenyamanan dan keindahan kota, namun dem…