Sejak tahun 2012 Pendaftaran Fidusia diwajibkan bagi setiap perjanjian konsumen, tapi dalam kenyataannya sering terjadi penyimpangan dalam penerapannya karena dalam praktek masih sering terjadi penarikan kendaraan bermotor dilakukan secara sepihak oleh leasing melalui debt collector bukan atas aparat penegak hukum sebagai pelaksana Ketetapan Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekus…
Selama ini ketidak mampuan KUHP melindungi korban tindak pidana pada masa lampau dikarenakan tidak membuat ketentuan teknis yang mengatur tentang cara-cara korban untuk mendapatkan perlindungan, pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana yang dialaminya, walaupun begitu sebenarnya ada bentuk perlindungan di dalam KUHP namun sifatnya tidak langsung. Setelah itu lahirlah KUHAP ditetapkan denga…
Travel merupakan angkutan khusus antar jemput yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal tujuan tetap atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2003 Pasal 24 ayat (2). Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau konsumen pihak pengangkut dalam hal ini travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita kon…
Lembaga jaminan fidusia menunjukan perkembangan yang sangat cepat, Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini, terutama karena prosesnya yang mudah, disamping karena objek jaminan fidusia, masih tetap berada di dalam penguasaan debitor, yang didasarkan atas kepercayaan. Sebaliknya ada juga kelemahan lembaga fidusia, yang disebabkan karena adanya tindakan kreditor, yan…
Munculnya sengketa di bidang pertanahan ditengah-tengah masyarakat karena tumpang tindihnya sertifikat hak atas tanah, data-data yang diajukan tidak benar atau palsu,petugas Badan Pertanahan Nasional dalam mengelola dan meneliti, menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Disamping itu berdasarkan fakta penguasaan dan kepemilikan tanah sangat timpang dan terkesan kurang adil didalam masyarakat. Me…
Tawuran atau perang tanding masih sering terjadi dewasa ini, meskipun upaya penanggulangan tindak pidana tawuran sudah ditempuh dengan upaya “penal policy” yaitu penerapan hukum pidana materil. Ironisnya, tawuran atau perang tanding tersebut kerap kali dilakukan anak dan remaja yang hakekkatnya merupakan generasi penerus bangsa. Fakta demikian ini, semestinya dapat mendorong pihak penguasa…
Pada umumnya, perjanjian pengiriman barang dilakukan setelah timbul kata sepakat (lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilakukan jika perjanjian yang sama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak J&T Express Palembang sebagai salah satu perusahaan jasa pengi…
Penyidikan pada waktu berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglement yang disingkat HIR ( staatsblad Tahun 1941 No.44 ) disebut dengan istilah “pengusutan” tidak mempersyaratkan kepada penyidik untuk bekerja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga seolah-olah penyidikan tidak perlu dilakukan oleh seorang penyidik yang profesional, karena memang tujuan dari penyidikan itu hanyalah un…
Dengan adanya hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU.No. 8 Tahun 1999 tersebut diharapkan pelaku usaha benar-benar bertanggungjawab terhadap makanan yang dihasilkannya, namun pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi makanan tersebut. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi makanan tidak memperhatikan h…
Setiap kali hakim akan menetapkan putusan terhadap suatu perkara pidana selalu harus didasar atas keyakinannya yang didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP yang salah satunya adalah Visum et Refertum yang oleh Pasal 187 KUHAP digolongkan sebagai alat bukti surat, Di dalam praktek Visum et Refertum dirasakan sangat penting adanya, namun pada sisi yang…